Kebijakan Terhadap Pertanian

Salah satu Latar Belakang Inisiatif Pembangunan Pertanian Oleh Petani

MDGS
komitmen global dalam Millienium Development Goals (MDGs) atau Tujuan pembangunan Dunia dengan meujutkan Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap dan progresif agar dapat menjalani hidup yang bermartabat, PBB melalui badan-badan kemanusiaanya terus gencar melakukan kampanye-kampanye dan inisiatif dalam mendorong pembangunan Negara-negara berkembang agar agar lebih siap dalam menghadapi pasar global, disamping itu ada juga WTO yang gencar melakukan kampanye untuk segera meujutkan World trade atau pasar global agar berlaku mutlak untuk setiap Negara. Kalau PBB kepentinganya untuk komitmen social penanggulangan kemiskinan maka WTO cendrung mengakomodir kepentingan-kepentingan kapitalis Negara-negara raksasa ekonomi Dunia dengan menyiapkan segala benuk strateginya dalam peujutan segera pemberlakuan Agreement / persetujuan internasoinal terhadap Roll of the game yang berarti aturan mutlak pemberlakuan murni pasar global yang yang ditandai dengan Pasar global, Privatisasi, , deregulasi dan penghapusan subsidi tentunya akan menciptakan kondisi yang sangat tidak kondusif bagi Negara – negar berkembang yang tidak siap. Atas rekomendasi dua kubu sentral politik Dunia inilah pinjaman-pinjaman / hutang Luar negeri atas Negara – Negara berkembang terus dapat dikucurkan

SNPK _ strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan
Menyikapi kenyataan ini Pemerintah Indonesia di tahun 2004 melalui Bappenas, mentri keuangan, Menko Perekonomian, Menkokesra dan Depdagri menyusun suatu bentuk strategi untuk mempercepat pertumbuhan Ekonomi dan menekan angka kemiskinan dalam rangka menyiapkan masyarakat Indonesia agar lebih siap mengahdapi MDGs, di dalam rumusan yang yang bertajuk Strategi nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) yang pada poin pokok strateginya menciptakan kondisi ekonomi, social dan politik yang memungkinkan masyarakat memperoleh kesempatan seluas–uasnya dalam pemenuhan hak – hak dasar dan peningkatan tarap hidup secara berkelanjuta nadalah perluasan kesempatan bagi masyarakat.
Dengan alasan Kebutuhan memajukan sektor pertanianlah pemerintah dapat mendongkrak kebutuhan pada APBN/APBD, dimana dengan peningkatan prioritas ini diharapkan bukan saja untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan petani tetapi dengan justifikasi yang lebih menarik: pembangunan pertanian akan menjadi penopang perekonomian Negara dengan swasembada pangan. Sehingga Tidak sedikit anggaran yang dialokasikan dalam pembangunan pertanian dan pedesaan ini, bahkan dengan melampaui Input perekonomian Negara-pun hutang-hutang luar negeri yang di dapat dengan alasan yang sama : mendorong pertumbuhan perekonomian pedesaan dan pertanian untuk mempersiapkan masyarakat pedesaan dalam menyongsong pasar global.
Untuk lebih mempertajam pencapaian visi SNPK di sector pertanian dirumuskan sebuah kebijakan strategis Revitalisasi Pertanian, yang mana peningkatan Infrastruktur, saran dan prasarana, kapasitas petani dan akses pasar menjadi hal yang mutlak dalm kerangka arah kebijakan pembangunan pertanian di daerah.

SPK_strategi penanggulangan Kemiskinan Propinsi
Dalam skala kebijakan otonom daerah, di tahun 2004 Pemerintah Propinsi Bengkulu mulai merumuskan suatu bentuk acuan pembangunan pengentasan kemiskinan dalam sebuah rumusan Strategi Penanggulangan Kemiskinan (SPK) yang mengusung visinya dengan misi mengedepankan masyarakat miskin sebagai Subjek perubahan dan menjadikan masyarakat sebagai sumber informasi dan sumber keputusan dalam menentukan jenis kebijakan dan program yang akan dijalankan. Agar dapat diujutkan dalam bentuk program Riil , SPK ini kemudian diperkuat secara hukum dan politis melalui perda agar menjadi rujukan dasar properda dan Renstrada, dengan 2 strategi utama :
1). Peningkatan pendapatan yang mendorong masyarakat miskin memiliki kemampuan pengelolaan, memperoleh peluang dan perlindungan dalam berbagi kegiatan ekonomi, social budaya maupun politik.
2). pengeluaran beban pengeluaran melalui efesiensi pengeluaran kebutuhan dasar masyarakat.
Untuk mencapai output pembangunan nasional agar dapat berimbang dengan pertumbuhan ekonomi Negara lain tentunya suatu strategi yang terumus harus terlaksana dengan keterlibatan yang saling dukung antar aspek dan pihak yang terkait, pada sebuah kesepahaman wacana visi. Sehingga pembangunan ini akan menciftakan suasana kondusif terhadap masyarakat untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan pembangunan,