Jumat, 04 April 2008

Sistem Politik dan Sosial RI rapuh

Kecendrungan arah gerak politik rakyat dan politisi sudah sangat memprihatinkan sekaligus mencemaskan, Negara seolah salah memakai baju dalam membangun paradigma politik, suara rakyat dapat jelas didengar hanya 1 kali dalam 5 tahun, selebihnya hanyalah jeritan jeritan yang dibuat tak jelas dan tak penting. Tatanan sosial ekonomi politik rakyat telah terbangun dari ratusan tahun yang lalu, dimana kejayaan kejayaan bangsa ini tertorehkan dalam sejarah dunia, tetapi kebesaran, kebijaksanaan dan keagungan bangsa mulai runtuh ketika melewati masa kolonial. kekuatan kolektif bangsa hampir mendapat kesempatan untuk kembali berjaya ketika Proklamasi 1945 yang diharapkan dapat memberikan kewenangan rakyat dalam rana kehidupan bangsa. tetapi malah membuka pintu baru babak kehancuran bangsa. kegopohan Negara dalam menentukan Bentuk membuat struktur sistem politik dan sosial RI rapuh.
ketika bangsa ini mengahadapi 1 persoalan Penjajahan, Sikap kenegarawanan Rakyat masih terlihat jelas, dimana ada 1 harapan kehidupan yang bermartabat dan lebih baik, satu jalan ;"kemardekaan",ada kebanggan akan Bangsa sendiri. kini semua kebesaran itu sudah sangat sulit ditemukan. bangsa dan Negara ini tidak lebih dari mesin yang menjadi kendaraan kepentingan asing. Negara memposisikan diri sebagai pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap bangsanya.
Arah Visi Negara menjadi tak tak jelas, Pancasila tidak menjadi sakti dalam memberikan rambu rambu kenegaraan, tidak mengakar dan gagal menjadi fondasi tatanan kehidupan bangsa dan Negara. Negara tidak lagi menjadi penting bagi rakyat, orientasi pikir dan kepentingan individual muncul perlahan dan meruntuhkan struktur bangunan sosial. politikus dan pemegang mandat pemerintahan menjadi orang orang yang tak tahu kebutuhan Negara.
arah pembanunan dan potensi negara tercerai Berai, tidak sitematis dan berkelanjutan.
tiga Pilar penyelenggaraan kenegaraan : eksekutif, legeslatif dan yudikatif, sudah waktunya dibicarakan ulang, kelayakanya untuk mengelola kepemerintahan.